penatausahaan barang milik daerah. Penatausahaan Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yangmenerapkan SIMDA-BMD Versi 2. penatausahaan barang milik daerah

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. 1 Penatausahaan Aset Tetap Tanah di BPKAD Jember 4. mengenai pengelolaan barang milik daerah, maka perubahan terhadap peraturan yang menjadi acuan pengelolaan Barang Milik Daerah sangat perlu untuk dilakukan. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli selaku pejabat penatausahaan Barang Milik Daerah. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku. Barang/Asset Milik Daerah Barang/asset milik daerah menurut Mahmudi (2010,h. . - 3 -. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,menyimpan,mengeluarkan,menatausahakandan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa PenggunaBarang. dan bertanggung jawab: a. Kegiatan pembukuan dilakukan dengan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang. pengelolaan Barang Milik Daerah. 753. Kegiatan Pembukuan 2. . 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH Penyusunan dan penyajian Catatan Ringkas Barang Milik Daerah (CRBMD) Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor. Unit Penatausahaan Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UPPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 0. Pembukuan -> Membukukan barang atas dasar Data pada saat barang masuk. mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah (Pembukuan, inventarisasi dan . Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 000. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secaraPemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 0 149. maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada PenggunaBarang. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH Jalan Imam Bonjol No. 25. Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pengelolaan BLUD. Tujuan Laporan keuangan dapat terselesaikan 3. : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD. barang milik daerah 24. Kerja Indonesia; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK. Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. 5533, LL SETNEG : 77 HLM. Penatausahaan Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan :Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi :Kab. 25. a) barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan; atau b) barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai tertentu, dimana nilai tertentu tersebut ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. BAB II PEJABAT. The key informants were purposively determined to get the. Barang milik/kekayaan Pemerintah. Pembelanjaan APN/APBD Sumbangan. UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH; PP NOMOR 38 TAHUN 2008 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 6 TAHUN 2006 ttg PENGELOLAAN BMN/D; PERMENDAGRI NO. Kegiatan : 5. Penatausahaan; dan k. 6 Semarang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. B. ABSTRAK: a. Indonesia, Kota Batu. 000. (2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan. Pengurus Barang. 28 tahun 2016). Penatausahaan . Create Date Januari 24, 2022. Penatausahaan; 5) Penghapusan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah. 22. Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembukuan sebagai. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penghapusan BMD tersebut dilakukan ketika10: 8 Pasal 1 Angka 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. 5K views • 70 slides Pengelolaan Aset Daerah FKP2B Cikarang 6. 4. penatausahaan barang milik daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah berbasis akrual (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota batu tahun 2014) skripsi . (9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BUOL BUPATI BUOL Menimbang Mengingat 4 * a. PERIODE LAPORAN : Per 31 Desember 2018 II. Belum Tersedia. A. Penatausahaan Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yangmenerapkan SIMDA-BMD Versi 2. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 17. 175. Tahun. 24. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nomor. 8 Pelaporan). Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Daerah Maka Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Akan Melaksanakan Bimbinggan Teknis Mengenai Bimtek “. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 55 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BATU. Kementerian Keuangan . melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Daftar Seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk. v8i1. 11. Pejabat Penatausahaan Barang. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud June 2017 // DOI: 10. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 1. bahwa barang milik daerah harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, didaftar, dicatat, dibukukan dan dilaporkan secara tertib, terus menerus, terarah dan terpadu guna menjamin kebenaran data dan informasi mengenai kekayaan daerah; b. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD,2. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna. Siap BMD mampu memfasilitasi proses kerja dan pengolaan data barang daerah secara nasional. 1 (build : 2012. UU 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara. 35800/jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, berwenang dan bertanggungjawab: a. 15. Peraturan ini nantinya akan digunakan oleh sebagai pedoman da-lam membuat penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Rendahnya kualitas dan kemampuan SDM menjadi penentu keberhasilan pengelolaan barang milik daerah akan lebih tepat, benar, dan profesional (Maulidiah, 2017). Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. SIAP BMD merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan barang,penatausahaan barang hingga pelaporan barang milik daerah yang berbasis pada teknologi clod computing. penatausahaan barang milik daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka daerah harus mempunyai Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dan acuan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Batu, yang berbasis Akrual yang harus dilaksanakan oleh BPKAD. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Uraian Tugas Penyelesai Kerja Hasil /Beban yang an (menit) Efektif Kerja dibutuhkan. 7. pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah. Dalam kegiatan Pencatatan dan Pendataan masih banyak. 23. 10. Pemisahan Wewenang Tanggung Jawab dalam Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2. E. Hum. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk tanah dan/atau bangunan, atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5. Permendagri ini memberikan template dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh sehingga menghasilkan transaksi dan langkah-langkah penatausahaan aset daerah menjadi lebih teratur sesuai dokumen persyaratan berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 47 Tahun 2021. Selasa, 17 Februari 2009 pukul 09:11:54 | 73099 kali. c. Pengelola Barang Milik Daerah. Insteng Lantemona, Ventje Ilat, Hendrik Manossoh Metrics. Belum Tersedia. 22. Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Penatausahaan Barang Milik Negara, wajib dilaksanakan oleh para Pejabat pada Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bertindak selaku UPPBIUAPB, UPPB-E I / UAPPB-E I, UPPB-Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Halaman ini telah diakses 341 kali. Pembayaran TagihanTerdiri dari 131 pasal 20 Bab yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Dan Penyelesaian Sengketa, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan,. Permendagri ini memberikan template dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh sehingga menghasilkan transaksi dan langkah-langkah penatausahaan aset daerah menjadi lebih teratur sesuai dokumen persyaratan berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 47. 7K views. penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai. Bahasa Indonesia. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah perlu dilakukan untuk mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah, sehingga mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah; b. 1. Setiap daerah memiliki barang atau aset yang disebut barang milik daerah (BMD). T. 146) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerakTATA CARA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU, Menimbang : a. Pengguna Barang Pengguna Barang Pengguna Barang Pengguna Barang Pejabat Penatausahaan Barang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pejabat Penatausahaan Pengguna. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; Mengingat : 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Utara “sudah bersesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang menunjukkan bahwa setiap barang. 19. membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 13. 15. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik. Bimtek Online Tahap I. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggung jawab. C. Penatausahaan barang milik daerah, baik pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan harus dilakukan secara tertib dan berkualitas. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan. Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah,. Pengurus Barang Pcmbantu adalah yang diserahi tugas tnencrima, mcnyimpan, mcngcluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan. Local Government of Talaud Island Municipality is the objeject of this study. slides. . Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Daerah Maka Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Akan Melaksanakan Bimbinggan Teknis Mengenai Bimtek “ Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penatausaaan BMD, Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan , Invetarisasi Barang Milik Daerah (BMD)”. Permendagri ini memberikan template dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah secara menyeluruh sehingga diharapkan transaksi atau langkah-langkah penatausahaan aset daerah menjadi lebih teratur didukung dengan dokumen persyaratan sesuai peraturan ini. maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Penentuan Persediaan S-6478/PB. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengadakan Sosialisasi FMIS (FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). 5. 2. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 00. Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah; Kelas Penagihan Pajak Daerah; Kelas Akuntansi Keuangan Daerah; Kelas Penatausahaan Perbendaharaan Daerah; Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Bimtek Online Tahap 2 dan 3. PERMENDAGRI NO 47 TAHUN 2021 TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH Kanwil DJPb Malut November 10, 2021. setiap semester sebelum penyampaian laporan barang kepada Pengelola Barang atau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir semester; danPresentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. 3K views • 55 slides RKBM-PERMENDAGRI-19. daya manusia dan penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pada Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. 3 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan antara lain bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 4. pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi NTB 5. Barang milik negara/daerah meliputi : barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 21 Pada aturan tersebut disebutkan bahwa RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari. Pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas barang rampasan Negara. 000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. This study aims to analyze the causes of the administration of goods belonging to local government in Talaud Islands. 18.